Ketertinggalan daerah satelit diakibatkan oleh ketidak pedulian negara dan atau pemerintah pusat sehingga penduduk di pedesaan dibiarkan dengan permasalahannya sendiri. (K.P. Clements, dalam Sabian, 2005:44)
Harian Kompas (22/11) merilis ribuan komunitas nelayan, petambak, dan lembaga swadaya masyarakat berunjuk rasa di Jakarta, Indramayu (Jawa Barat), Jepara (Jawa Tengah), Pangkal Pinang (Bangka Belitung), Langkat (Sumatera), Bau-Bau (Sulawesi Tenggara) dan Manado (Sulawesi Utara) dalam rangka peringatan Hari Perikanan Sedunia yang jatuh pada 21 November. Mereka, antara lain, mendesak pemerintah untuk membuat kebijakan yang berpihak dan menyejahterakan pelaku perikanan di Indonesia. “Sejahtera itu hak!” tuntut mereka kepada petinggi Negeri Bahari ini.
Dengan luas laut 5,8 juta kilometer persegi dan garis pantai sepanjang 104.000 kilometer atau terpanjang kedua di dunia, laut ternyata belum mampu menyejahterakan. Nelayan Indonesia masih tergolong ke dalam kelompok masyarakat paling miskin dengan pendapatan per kapita per bulan sekitar 7-10 dollar AS[1]. Kondisi nelayan yang miskin saat ini bukan hanya terletak pada persoalan teknologi alat tangkap, ketersediaan sumberdaya dan pemerataan wilayah penangkapan, namun ada faktor lain yang menjadi perangkap dalam kebiasaan yang terpola lama dalam kehidupan masyarakat nelayan.
Perangkap Pranata Sosial
Masyarakat nelayan berbeda dari masyarakat pada umumnya. Pendapat ini didasarkan pada realitas sosial bahwa masyarakat nelayan memiliki pola-pola kebudayaan yang berbeda dari masyarakat lain sebagai hasil dari interaksi mereka dengan lingkungan beserta sumberdaya yang ada di dalamnya. Pola-pola kebudayaan ini menjadi refrensi perilaku masyarakat nelayan dalam menjalani kehidupan sehari-hari.
Dua pranata strategis yang dianggap penting untuk memahami kehidupan sosial ekonomi masyarakat nelayan adalah pranata penangkapan dan pemasaran ikan. Kedua pranata sosial ekonomi tersebut dipandang bersifat eksploitatif sehingga menjadi sumber potensial timbulnya kemiskinan struktural di kalangan masyarakat nelayan (lihat Masyhuri, 1999)[2].
Keberadaan kedua pranata tersebut terbentuk karena kebutuhan kontekstual atau pilihan rasional masyarakat nelayan. Mereka jarang mempersoalkan keberadaan pranata tersebut secara negatif. Mereka menyadari bahwa sistem pembagian hasil atau pemasaran hasil tangkapan, yang menempatkan para pemilik perahu atau pedagang perantara (tengkulak) memperoleh keuntungan yang lebih besar dari kegiatan tersebut, dipandang sebagai kewajaran. Pembagian tersebut dianggap sesuai dengan kontribusi, biaya, dan risiko ekonomi yang harus ditanggung dalam proses produksi dan pemasaran hasil tangkapan. Persepsi demikian terbentuk karena faktor keterpaksaan atau karena tidak ada pilihan lain yang harus dilakukan nelayan. Kalaupun diantara mereka ada yang mengeluh, mereka tidak cukup daya untuk mengubah pranata tersebut agar lebih memihak pada kepentingan nelayan, khususnya nelayan buruh.
Struktur sosial budaya yang tercermin dalam operasional kedua pranata di atas memiliki kontribusi besar dalam membentuk corak pelapisan sosial ekonomi secara umum dalam kehidupan masyarakat nelayan. Mereka yang menempati lapisan sosial atas adalah para pemilik perahu dan pedagang ikan yang sukses; lapisan tengah ditempati juragan atau pemimpin awak perahu; lapisan terbawah ditempati nelayan buruh. Mereka yang menempati lapisan atas hanya sebagian kecil dari masyarakat nelayan, sedangkan sebagian besar warga masyarakat nelayan berada pada lapisan terbawah. Pelapisan sosial ekonomi ini mencerminkan bahwa penguasaaan alat-alat produksi perikanan, akses modal, dan akses pasar hanya menjadi milik sebagian kecil masyarakat, yaitu mereka yang berada pada lapisan atas. Keadaan ini sangat potensial untuk melestarikan kemiskinan dan kesenjangan sosial di masyarakat nelayan dan mewariskannya dari generasi ke generasi.
Peran Perempuan
Mobilitas vertikal nelayan dapat terjadi berkat dukungan para istri mereka yang memiliki kecakapan berdagang (lihat Kusnadi, 2001 dan Suadi, 2012)[3]. Keterlibatan istri dalam kegiatan perdagangan sangat terbuka lebar karena sistem pembagian kerja secara seksual memungkinkannya dan sesuai dengan situasi geososial masyarakat nelayan. Dalam sistem pembagian kerja ini, nelayan bertanggung jawab terhadap urusan menangkap ikan (ranah laut), sedangkan kaum perempuan bertanggung jawab terhadap urusan domestik dan publik (ranah darat).
Sistem pembagian kerja yang telah memberikan tempat layak bagi istri nelayan dalam mengatasi persoalan kehidupan di ranah darat, merupakan “katup pengaman” untuk mengantisipasi pranata-pranata sosial ekonomi yang “dianggap pihak lain” merugikan kehidupan nelayan. Kaum perempuan terlibat penuh dalam kegiatan pranata-pranata sosial ekonomi yang mereka bentuk ––seperti arisan, kegiatan pengajian berdimensi kepentingan ekonomi, dan simpan pinjam–– serta jaringan sosial yang bisa mereka manfaatkan untuk menunjang kelangsungan hidup keluarga.
Kaum perempuan di desa-desa nelayan tidak sekedar membantu suami mencari nafkah, tetapi mereka sangat menentukan kelangsungan hidup keluarga. Dari sisi tanggung jawab sosial ekonomi keluarga ini, suami dan istri nelayan berposisi sejajar. Kaum perempuan dan pranata-pranata sosial yang ada merupakan potensi pembangunan masyarakat nelayan yang bisa dieksplorasi untuk mengatasi kemiskinan dan kesulitan ekonomi lainnya.
Diversifikasi Sumber Pendapatan
Persoalan lain yang menjadi akar kemiskinan nelayan adalah tingginya ketergantungan terhadap penangkapan. Faktor-faktor ketergantungan ini sangat beragam. Akan tetapi, jika ketergantungan itu terjadi di tengah-tengah masih tersedianya pekerjaan lain di luar sektor perikanan, tentu hal ini mengurangi daya tahan nelayan dalam menghadapi tekanan-tekanan ekonomi yang ada. Keragaman sumber pendapatan sangat membantu kemampuan nelayan dalam beradaptasi terhadap kemiskinan. Nelayan terkadang kurang menyadari bahwa kondisi ekosistem perairan mudah berubah setiap saat, sehingga dapat berpengaruh terhadap pendapatan nelayan.
Disamping itu, rendahnya keterampilan nelayan untuk melakukan diversifikasi usaha penangkapan dan keterikatan yang kuat terhadap pengoperasian satu jenis alat tangkap turut memberikan kontribusi terhadap timbulnya kemiskinan nelayan. Karena terikat pada satu jenis alat tangkap dan untuk menangkap jenis ikan tertentu maka ketika sedang tidak musim jenis ikan tersebut, nelayan tidak dapat berbuat banyak. Dengan demikian, diversifikasi penangkapan sangat diperlukan untuk membantu nelayan dalam mengatasi masalah kemiskinan.
Pranata yang terbentuk pada masyarakat pesisir Pandansimo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta dapat menjadi model diversifikasi sumber pendapatan. Selain menangkap ikan, nelayan juga bertani dan beternak sehingga ketika musim paceklik terjadi, mereka tidak kehilangan sumber pendapatan.
Kepemilikan peralatan penangkapan ikan secara kolektif yang dikelola melalui paguyuban istri nelayan telah membantu meningkatkan pendapatan nelayan, distribusi pendapatan relatif merata, sehingga mobilitas vertikal nelayan dapat diraih secara bertahap. Selain itu para perempuan juga mengolah dan memasarkan hasil tangkapan ikan sehingga nelayan tidak terlalu bergantung pada tengkulak.
Identifikasi terhadap kasus-kasus di atas sekurang-kurangnya dapat menjadi bahan perumusan kebijakan pemberdayaan nelayan. Artinya, kebijakan untuk mengangkat kondisi sosial ekonomi masyarakat nelayan hanya dapat dilakukan jika gagasan tersebut dapat mengakar pada basis sosial budaya masyarakat nelayan, atau dengan memperhatikan secara saksama karakteristik budaya yang mendasari pranata penangkapan nelayan. Jika tidak, kebijakan tersebut tidak akan terlaksana dengan baik, sehingga perubahan sosial budaya yang diharapkan bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan. Selamat Hari Perikanan Sedunia!
Penulis: Andhika Rakhmanda, Ketua Klinik Agromina Bahari (Kelompok Studi Mitra Masyarakat Tani-Nelayan) Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.